ANALISIS SITUASI ANGKA KEMATIAN BAYI INDONESIA DAN TARGET
TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENIUM (MDGs)
Oleh
:
Kelompok 5
Dyan Fajar
Christianti I151150131
Ibrahim I151150111
Dewi Aprilia Ajeng
Lestari I151150401
Faried Rahendra I151150571
Nila Reswari I151150041
Dosen
Mata Kuliah:
Prof.
Dr. Ir. Hidayat Syarief, MS.
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2015
A. Pendahuluan
Millenium
Development Goals (MDGs)
Tujuan
Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : Millennium
Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi
Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir
tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat
dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam
pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi
oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara
pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan
September 2000 tersebut.
Pemerintah Indonesia turut menghadiri
Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium
itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional
untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu
paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Salah satunya
adalah mengurangi kematian anak
balita hingga 2/3 pada tahun 2015.
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang
dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya,
kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.
Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal;
adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan
umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang
diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.
Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi
yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang
disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.
AKB menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian
itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara
kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal
disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka
program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang
bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program
pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.
Sedangkan Angka Kematian Post-NeoNatal dan Angka Kematian Anak serta
Kematian Balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta
program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program
penerangan tentang gisi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5
tahun.
Angka
Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun,
per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap
1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai
probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan
per seribu kelahiran hidup).
Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untyk mencerminkan
keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir
sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal
dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang
dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab
kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan
demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua
upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.Dari
44 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, lebih dari tigaperempatnya (77%)
disumbangkan oleh umur 0-11 bulan atau bayi. Sehingga angka kematian bayi tidak jauh berbeda dengan angka
kematian balita.
Target MDGs untuk AKB pada tahun 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan
AKB, di antaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal itu
disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu,
perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin
dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang
berdampak positif pada daya
tahan
bayi terhadap infeksi penyakit
B.
Isu Strategis dan
Tantangan
Pertemuan UN
Conference on Sustainable Deveopment (UNCSD or Rio + 20) di Rio de Jeneiro
tahun 2012 memandatkan UN Secretariat untuk menyusun Open Working Group on
Sustainable Development Goals (OWG on SDGs).
Hasil yang dari proses OWG on SDGs berupa proposal tentang tujuan-tujuan
pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar pembahasan dalam penetapan agenda
pembangunan pasca 2015 yang akan diadopsi oleh kepala Negara / pemerintahan pada sidang umum PBB (the UN General
Assembly / UNGA). Sejauh ini berisi 17
tujuan dan 169 target antara lain mengurangi kemiskinan, akses kesehatan, dan
pelestarian lingkungan.
MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahunan, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prestasi pembangunan kesejahteraan yang dicapai oleh
Indonesia telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan global. Indonesia diundang
oleh negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) untuk masuk dalam kelompok negara-negara
yang makin ditingkatkan keterlibatannya (enhanced engagement countries) dengan
negara-negara maju.
Capaian tujuan MDGs dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tujuan yang
telah berhasil dicapai. Kedua, tujuan
yang menunjukkan kemajuan bermakna dan diharapkan dapat dicapai pada atau
sebelum tahun 2015. Ketiga, tujuan yang masih memerlukan upaya keras untuk
mencapainya. Angka Kematian Bayi (AKB)
per 1000 kelahiran hidup; Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
merupakan salah satu tujuan MDGs yang telah menunjukkan kemajuan namun masih
diperlukan kerja keras untuk mencapainya.
Upaya untuk menurunkan angka kematian anak sudah sejalan dengan sasaran
MDGs. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka kematian balita dari 97 (tahun
1991) menjadi 40 per seribu kelahiran hidup (tahun 2012); penurunan angka
kematian bayi dari 68 menjadi 32 per seribu kelahiran; dan neonatal dari 32
menjadi 19 per seribu kelahiran. Sedangkan proporsi anak usia 1 tahun yang
diimunisasi campak meningkat dari 44,50 persen (tahun 1991) menjadi 74,20
persen (tahun 2013)
Analisis terhadap tren penurunan AKBa dan AKB yang melambat sejak tahun
2003 perlu dilihat setidaknya dari dua aspek:
a.
Aspek periode life-cycle, terutama periode neonatal (0-28
hari), periode bayi usia 1-11 bulan dan anak balita usia 1-5 tahun, oleh karena
faktor yang mempengaruhi dan program untuk ketiga periode life-cycle tersbut
mempunyai arti dan implikasi yang berbeda; dan
b.
Aspek disparitas berdasarkan berbagai variabel, yaitu
provinsi, tempat tinggal, pendidikan, kuintil kekayaan, dan variabel lainnya.
Kemiskinan merupakan faktor mendasar yang sangat penting yang berpengaruh
terhadap kematian bayi dan anak. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan
yang berkualitas dan tingginya faktor risiko lain pada kelompok miskin
seringkali sejalan dengan status kesehatan yang buruk dan kematian bayi dan
anak yang tinggi. Oleh karena itu, analisis terhadap disparitas terkait kemiskinan
dan faktor determinan lainnya perlu dilakukan.
Periode neonatal (bayi 0-28 hari)
Masih tingginya kematian neonatal secara global dan pentingnya kontribusi
kematian neonatal terhadap kematian bayi telah mendorong ditetapkannya Every
Newborn Initiative baru-baru ini oleh WHO untuk menghentikan kematian yang
dapat dicegah. Kontribusi kematian neonatal terhadap kematian bayi dan anak
balita sangat tinggi. Tanpa penurunan kematian neonatal yang signifikan, target
MDG 4 akan sulit dicapai. Diperkirakan bahwa dengan menurunkan AKN sebesar 50
persen akan bisa menurunkan AKB sebesar 30 persen dari 32 menjadi 22 per 1000
kelahiran hidup dan menurunkan AKBa sebesar 23.5 persen dari 40 menjadi 32 per
1000 kelahiran hidup.
Pada umumnya kontribusi kematian neonatal di negara maju dengan angka
kematian bayi sangat rendah, lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi
kematian neonatal di negara dengan kematian bayinya tinggi. Hal ini terjadi
karena di negara maju penanganan terhadap neonatal semakin canggih sehingga
bayi prematur yang mempunyai resiko kematian sangat tinggi dapat diselamatkan
Data SDKI 2012 menunjukkan bahwa kontribusi kematian neonatal terhadap
kematian bayi lebih tinggi di provinsi yang AKBnya rendah, dan sebaliknya lebih
rendah di provinsi yang AKBnya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pada provinsi
dengan AKB rendah, penurunan kematian bayi dicapai keberhasilan dallam
penurunan penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi, penurunan
infeksi karena diare, dan upaya-upaya lainnya seperti perbaikan status gizi
bayi karena asupan bayinya yang baik. Sementara itu, kematian neonatal dengan penanganan dan teknologi
yang lebih kompleks serta kualitas pelayanan persalinan yang tinggi belum
secara optimal bisa dicapai. Pada provinsi dengan AKB tinggi, tidak berarti
bahwa masalah kematian neonatal lebih baik, masalah kematian tetap ada, tetapi
masalah penyakit infeksi masih belum tertangani dengan baik. Demikian pula
dengan perbaikan status gizi bayi dan anak belum optimal.
AKB Tinggi dan Rendah (SDKI 2012)
Kecenderungan serupa juga terjadi pada kontribusi kematian neonatal
terhadap kematian balita. Provinsi yang mempunyai angka kematian balita yang
rendah, proporsi kematian neonatal terhadap kematian balitanya lebih kecil
dibandingkan dengan di provinsi yang mempunyai AKBa tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa di provinsi dengan kematian bayi dan balita masih tinggi, permasalahannya
tidak hanya pada pencegahan terjadinya dan penanganan neonatal, tetapi juga
pada pencegahan dan penanganan penyakit infeksi dan kurang gizi.
Kematian
neonatal, bayi maupun balita lebih tinggi di perdesaan dibandingkan di
perkotaan. Sedangkan proporsi kematian neonatal terhadap kematian bayi dan
balita hampir tidak ada perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan, yaitu
masing-masing kematian neonatal terhadap
kematian bayi adalah 58 persen di perkotaan dan 60 persen di perdesaan.
Sedangkan kontribusi kematian neonatal terhadap kematian balita adalah 44
persen di perkotaan dan 46 persen di perdesaan. Kematian neonatal, bayi maupun
balita secara umum juga lebih tinggi pada ibu dengan tingkat pendidikan rendah
serta ibu pada kuintil kekayaan yang lebih rendah. Kontribusi kematian neonatal
terhadap kematian bayi dan balita secara umum lebih besar pada ibu dengan
tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Penyebab
Kematian Neonatal
Secara global penyebab utama kematian neonatal adalah prematuritas (28
persen), infeksi berat (36 persen, termasuk sepsis/pneumonia 26 persen, tetanus
7 persen, dan diare 3 persen) dan asfiksia (23 persen). Sebagian besar kematian
neonatal terjadi pada minggu pertama pascalahir, terutama pada hari pertama
kehidupan (Lawn, 2005). Artinya, masa persalinan dan 24 jam setelah persalinan
merupakan waktu yang sangat kritis dan strategis untuk mencegah kematian
neonatal. Kematian neonatal setelah minggu pertama biasanya disebabkan oleh
infeksi.
Di
Indonesia, penyebab utama kematian neonatal usia 0-6 hari adalah gangguan
pernapasan/asfiksia, prematuritas, infeksi, dan hipotermi. Infeksi dan
hipotermi dapat merupakan akibat dari berat badan lahir yang rendah dan
sebagian besar prematuritas juga mempunyai berat badan lahir rendah. Oleh
karena itu, peran BBLR terhadap kematian pada minggu pertama pasca lahir cukup besar. Penyebab utama kematian neonatal usia
7-28 hari adalah sepsis, malformasi kongenital, pneumonia, RDS, dan
prematuritas
Penanganan
Persalinan dan Pascasalin
Proses persalinan merupakan faktor penting untuk mencegah kesakitan dan
kematian bayi, terutama yang disebabkan oleh asfiksia dan infeksi. Continuum of
care atau pelayanan berkelanjutan kebidanan dan neonatal mulai dari tingkat
komunitas sampai fasilitas rujukan untuk kasus komplikasi menjadi sangat
penting. Dalam kenyataannya, akses
terhadap pelayanan persalinan yang berkualitas masih menjadi permasalahan besar
di Indonesia. Kontinuitas pelayanan PONED dan PONEK 24/7 berkualitas yang
ditunjang oleh sistem rujukan yang kuat masih menghadapi berbagai tantangan.
Akses terhadap pelayanan kebidanan berkelanjutan dan berkualitas masih menjadi
kendala dan karenanya perlu mendapatkan prioritas lebih tinggi.
Selanjutnya,
pola perawatan bayi baru lahir di rumah akan mempengaruhi kesakitan dan
kematian neonatal, termasuk tetanus. Program pemerintah untuk kunjungan
neonatal (KN) sebanyak 3 kali, yaitu pada 6-48 jam pertama (KN1), 3-7 hari
pasca lahir (KN2) dan 8-28 hari pasca lahir (KN3), dimaksudkan untuk mencegah
dan mengidentifikasi dengan segera kesakitan pada periode neonatal ini. Hasil
Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa persentase KNI adalah sebesar 71.4
persen, KN2 sebesar 61.3persen, dan KN3 hanya 38 persen. Kurang dari sepertiga
(31.8 persen) yang mendapatkan KN lengkap, sementara yang tidak pernah
melakukan KN mencapai 20.8 persen
Disparitas
BBLR berdasarkan berbagai Variabel
BBLR lebih tinggi di perdesaan, di kelompok berpendidikan rendah dan
kelompok dengan kuintil kekayaan rendah. Data SDKI 2012 menunjukkan perbedaan
prevalensi BBLR berdasarkan pendidikan yang sangat mencolok pada 3 kelompok
terendah tingkat pendidikan, sedangkan berdasarkan kuintil kekayaan, perbedaan
sangat nyata pada kelompok kuintil 1. Gambaran tersebut mengindikasikan
panjangnya proses yang mempengaruhi terjadinya BBLR, yaitu mulai dari status
gizi remaja sampai ibu hamil, yang sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor
pendidikan. Meningkatnya childbearing (hamil atau pernah melahirkan anak
pertama saat berumur 15-19 tahun) pada remaja puteri yaitu 8.5 persen pada
tahun 2007 dan 9.5 persen pada tahun 2012 (SDKI), bisa juga terkait dengan
rendahnya pendidikan remaja puteri. Pada umumnya pertumbuhan remaja puteri
telah selesai pada usia 18-20 tahun, yang berarti setelah usia inilah remaja
puteri siap untuk hamil. Kehamilan pada usia sebelum selesainya pertumbuhan
akan mengakibatkan terjadinya persaingan pemenuhan kebutuhan zat gizi untuk
pertumbuhan bayi dan pertumbuhan ibunya yang belum selesai. Akibatnya, pertumbuhan
ibu dan bayi akan terhambat
Periode bayi usia 1-11 bulan
Penyebab utama kematian bayi adalah diare, pneumonia, dan meningitis. Turunnya AKB dan AKBa mengindikasikan bahwa program untuk
menurunkan kematian bayi dan balita cukup sukses. Program tersebut meliputi
peningkatan imunisasi termasuk imunisasi campak yang dapat menurunkan kematian
melalui penurunan prevalensi pneumonia, dan penurunan prevalensi diare dan
penyakit infeksi lainnya yang berpengaruh terhadap kesakitan dan kematian bayi
dan anak
Asupan
Makanan Bayi dan Anak
WHO menganjurkan agar setiap anak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan,
termasuk upaya inisasi menyusu (IMD) dini dalam 1 jam pertama pasca lahir. Pada usia 6 bulan makanan pendamping ASI mulai diberikan
dan dilanjutkan selama dua tahun. Pemberian ASI ini sebaiknya “on demand”, atau
sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
bayi. IMD akan merangsang produksi ASI dan memfasilitasi pengeluarannya
sehingga bayi dapat segera mendapatkan asupan makanannya. IMD juga penting
karena ASI yang keluar pertama kali sampai dengan beberapa hari setelahnya
mengandung kolostrum yang kaya zat gizi dan antibodi sehingga segera memenuhi
kebutuhan makanan bayi dan memproteksi terhadap serangan penyakit infeksi.
Selain IMD, ASI eksklusif, dan pemberian ASI sampai dengan usia 2 tahun,
pedoman yang direkomendasikan WHO mengenai pemberian makanan pada bayi dan anak
usia dini (IYCF- Infant and Young Child Feeding) adalah waktu pemberian makanan
pendamping ASI sejak usia 6 bulan, yang dimulai dengan jumlah yang sedikit,
selanjutnya jumlah dan frekuensi makanan ditingkatkan seiring dengan
bertambahnya usia. Pemberian makanan semisolid /solid untuk bayi usia 6-8 bulan
adalah sebanyak 2-3 kali perhari dan 3-4 kali perhari untuk bayi usia 9 – 24 bulan, diselingi makanan kudapan
(snack) di antaranya, 1 atau 2 kali perhari sesuai dengan keinginan bayi/anak.
Minimum IYCF untuk bayi usia
6-23 bulan yang diberi ASI adalah melanjutkan pemberian ASI, pemberian makanan
semisolid/solid untuk bayi usia 6-8 bulan sedikitnya 2 kali perhari dan
sedikitnya 3 kali perhari untuk bayi usia 9 – 24 bulan, dengan persyaratan
makanan tersebut mengandung sedikitnya 3 kelompok makanan perhari. Sedangkan
untuk bayi yang tidak mendapatkan ASI, minimum IYCF adalah mendapatkan
pengganti ASI, pemberian makanan semisolid/solid sedikitnya 4 kali perhari,
dengan persyaratan makanan tersebut mengandung sedikitnya 4 kelompok makanan
perhari, termasuk pengganti ASI
Status
Gizi Bayi
Salah satu penyebab belum tercapainya penurunan AKBa dan AKB adalah
banyaknya balita yang menderita gizi
kurang, pendek atau kurus. Walaupun status gizi balita
telah mengalami perbaikan dan prevalensi gizi kurang pada anak balita hampir
mencapai target MDG, yaitu sebesar 17.9 persen pada tahun 2010, prevalensi
balita pendek/stunting dan sangat pendek, masih sangat tinggi dan cenderung
bahkan cenderung meiningkat 36.8 persen (2007) menjadi 37.2 persen (2012).
Tingginya stunting pada anak balita mengindikasikan bahwa telah terjadi keadaan
kurang gizi secara kronis dan/atau berulang sejak usia dini. Prevalensi
stunting meningkat mulai usia 12 bulan sampai dengan umur 59 bulan. Hal ini
mengindikasikan adanya proses kekurangan gizi kronis/berulang pada usia dini (<12
bulan) dan berlanjut sampai usia selanjutnya. Tingginya prevalensi kurus pada
usia yang lebih muda juga mengindikasikan bahwa proses kekurangan gizi akut
sudah terjadi sejak usia dini
Tantangan
Beberapa hal yang dapat dijelaskan sehubungan upaya penurunan AKBa dan AKB
untuk mencapai tujuan MDG adalah sebagai berikut:
a.
AKB dan
AKBa akan sulit
untuk turun jika
AKN tidak dapat diturunkan dengan signifikan.
Penurunan AKN
sebesar 50 persen diperkirakan akan dapat menurunkan AKB sebesar 30 persen (dari 32 menjadi 22 per 1000 kelahiran hidup). Oleh karena itu, upaya penurunan AKBa dan AKB sebaiknya
difokuskan pada penurunan neonatal khususnya dengan menurunkan BBLR dan
meningkatkan akses terhadap pelayanan kebidanan
berkelanjutan. Akses terhadap pelayanan kebidanan berkualitas di sekitar
waktu persainan dapat menurunkan risiko
asfiksia dan infeksi dan memperbaiki manajemen BBLR. Karena sebagian kematian neonatal sangat terkait dengan komplikasi maternal
saat persainan, maka penurunan kematian neonatal perlu didesain dalam konteks
program maternal dan neonatal secara terintegrasi
b.
Gizi kurang dan
terutama stunting pada
bayi dan balita masih tinggi.
Perbaikan status gizi pada anak balita perlu dikaitkan
dengan program perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu ibu hamil dan
anak usia 2 tahun pertama kehidupan.
c.
Faktor penting yang
berhubungan dengan risiko terjadinya BBLR
Adalah status gizi ibu, yaitu tinggi badan ibu, berat
badan ibu terhadap tinggi badannya atau Index Massa Tubuh (IMT) dan
pertambahan berat badan selama
kehamilan. Ketiganya diperkirakan memberikan kontribusi sebesar 40 persen
risiko terjadinya BBLR yang diakibatkan oleh IUGR (Intra Uiterine Growth
Restriction)
d.
Disparitas angka
kematian bayi, kematian anak, BBLR dan dalam capaian program antar provinsi
masih lebar.
Peran daerah dalam menurunkan AKB dan AKBa dapat lebih ditingkatkan dan difokuskan pada
penurunan AKN dan peningkatan status gizi 1000 HPK
e.
Kematian neonatal,
bayi, dan balita lebih tinggi di perdesaan.
Pada kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah dan
pada kuintil terendah. Program perlu
memfokuskan target pada keompok ini dan berintegrasi dengan sektor terkait.
C. Kebijakan dan Program yang Perlu Dilakukan
Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi AKB, antara lain penempatan
bidan di desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA (Kesehatan
Ibu dan Anak) dan P4K (Pedoman Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi),
pembenahan fasilitas emergensi untuk persalinan di Puskesmas dan Rumah Sakit
(RS), serta program Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk 2,5 juta jiwa ibu
hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
diharapkan mampu memupuk komitmen untuk terus memperkuat sistem kesehatan.
Pemerintah provinsi diharapkan menganggarkan dana yang cukup besar untuk
mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan melalui Puskesmas hendaknya diimbangi
dengan ketersediaan RS Rujukan Regional dan RS Rujukan Provinsi yang terjangkau
dan berkualitas. Dukungan pemerintah
provinsi diharapkan juga diimbangi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota
dalam implementasi upaya penurunan kematian bayi. Antara lain melalui penguatan
SDM, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, anggaran, dan penerapan tata
kelola yang baik (good governance) di
tingkat kabupaten/kota.
Keberhasilan percepatan penurunan kematian bayi baru lahir tidak hanya
ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan
masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan. Peran sektor lain terkait kesehatan
dan perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan
kesehatan sangat berarti, seperti transportasi, ketersediaan listrik,
ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta pendidikan dan pemberdayaan
masyarakat. Demikian pula keterlibatan masyarakat madani, lembaga swadaya
masyarakat dalam pemberdayaan dan menggerakkan masyarakat sebagai pengguna
serta organisasi profesi sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Upaya-upaya yang
akan dilakukan berfokus pada 5 sasaran, yaitu:
1.
Keluarga
Keluarga merupakan bagian penting dalam meningkatkankan upaya penekananan
angka kematian bayi dan balita. Hal ini dapat dimulai sejak remaja putri dengan
menjalankan pesan gizi seimbang, diantaranya mengonsumsi aneka ragam bahan
pangan, sayuran hijau dan buah berwarna sehingga kejadian anemia pada remaja
putri akan berkurang, remaja putri yang sehat akan menjadi calon ibu yang
sehat, tidak anemia dan dapat melahirkan bayi yang sehat pula (tidak BBLR).
Selain itu, upaya inovasi lainnya yang dapat dilakukan pada tingkat
keluarga adalah pesan gizi seimbang untuk ibu hamil, mempersiapkan suami untuk
mendukung kehamilan dan persalinan istri, mendorong diadakannya tabulin
(tabungan ibu bersalin/biaya persalinan), mempersiapkan angkutan bagi ibu hamil
saat akan persalinan yang bisa dilakukan dengan musyawarah desa sehingga ibu
hamil dapat memperoleh akses ke pelayanan kesehatan terdekat dan akan mengurangi
jumlah kematian ibu dan bayi.
2.
Kader Masyarakat
Inovasi dalam kader masyarakat yang perlu dilakukan adalah adanya Kader
asuh, yaitu kader kesehatan yang kegiatannya lebih fokus pada pendampingan dan
pemantauan terhadap sasaran kesehatan dalam hal ini adalah memantau ibu hamil
dan balita yang ditentukan dalam satu wilayah kerja posyandu, Kader Asuh lebih
mengoptimalkan peran kader di luar posyandu melalui pola surveilans KIA
(Kesehatan Ibu dan Anak) dan Gizi serta kondisi kesehatan masyarakat secara umum,
yang terfokus pada keluarga binaannya. Kader tersebut memiliki tanggung jawab
terhadap permasalahan kesehatan yang ada di wilayah keluarga binaannya,
terutama masalah Kesehatan Ibu dan Anak, seperti: mendampingi dan memantau
setiap hari konsumsi tablet tambah darah oleh ibu hamil agar sesuai dengan
jumlah yang disarankan selama kehamilan yaitu minimal 90 tablet. Jika hal ini
terlaksana, kejadian anemia pada ibu hamil dapat diturunkan serta akan
menurukan perdarahan pada saat melahirkan yang merupakan penyebab kematian ibu
dan bayi yang masih tinggi di Indonesia.
3.
Lembaga Layanan
Publik
Hal yang bisa dilakukan di lembaga layanan publik yaitu di tingkat KUA
membuat peraturan perundang-undangan untuk calon pengantin, inovasi yang bisa
dilakukan disini adalah menjadikan status kadar Hb (tidak anemia) sebagai
prasyarat untuk dapat melaksanakan pernikahan secara resmi. Jika database
mengenai calon ibu hamil dapat diperoleh dengan baik pada tingkat ini maka
calon pengantin yang masih anemia harus memperbaiki statusnya menjadi tidak
anemia, dilakukan kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk rujukannya. Jika
hal ini terlaksana, maka tidak akan ada caloon ibu yang anemia, perdarahan pada
saat melahirkan akan berkurang dan tujuan dari menurunkan angka kematian bayi
dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.
4.
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
Hal yang bisa dilakukan disini adalah koordinasi lintas sektor dan
akuntabilitas, dengan membuat Kebijakan seperti: Meningkatkan efektifitas
kepemimpinan, koordinasi multi sector, dan pembagian tanggunga jawab untuk
mendukung Gerakan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) di tingkat nasional dan
sub-nasional. Strategi yang bisa dilakukan agar program tersebut terlaksana
adalah dengan melaksanakan:
·
Penguatan koordinasi lintas sektor dan stakeholder pada
gerakan 1000HPK di tingkat nasional dan sub-nasional
·
Pembuatan RADPG (Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi) di
semua tingkatan
·
Orientasi pembuat kebijakan dan perencana di semua sektor
terkait gizi pada 1000 HPK, dan keterkaitan antara permasalahan kurang gizi dan
kelebihan gizi
·
Menetapkan pemilahan tanggung jawab terkait kegiatan gizi
di berbagai sector yang terefleksi dalam strategi dan perencanaan di
masing-masing sektor
·
Pada sektor kesehatan, yang bisa dilakukan adalah meningkatkan
akses terhadap layanan gizi berkualitas pada siklus kehidupan yang berfokus
pada 1000 HPK, termasuk remaja putri dan calon ibu, strategi yang dilakukan
adalah: Meningkatkan cakupan dan kualitas paket layanan kesehatan dan gizi,
Promosi perilaku kesehatan, gizi, kebersihan dan parenting yang optimum,
Penguatan kompetensi tenaga KIA (Kesehatan Ibu dan anak) dan petugas gizi serta
petugas kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan, Penguatan
perencanaan/desain, implementasi dan pemantauan kebijakan dan standar KIA dan
gizi.
Di sisi sumber daya manusia kesehatan, khususnya petugas
KIA dan gizi, akan ditemui kendala dan hambatan dari geografis Indonesia yang
tidak semua terjangkau transportasi, terlebih untuk daerah pedalaman, sumber
daya manusia kesehatan masih perlu ditingkatkan kompetensinya secara berkala
melalui pendidikan dan pelatihan. Sudah saatnya upaya peningkatan kompetensi
bergerak maju dari pendekatan cenderung klasikal dengan pembelajaran dalam
kelas menjadi pendidikan berbasis perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yakni Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh (PPJJ). Kompetensi perawat
dan bidan akan meningkat melalui inovasi PPJJ. Para bidan dan perawat mendapat
kesempatan meningkatakan kompetensi tanpa harus meninggalkan tempat pelayanan.
Dengan demikian kualitas dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang
berkualitas terjamin dengan baik.
5.
LSM, Swasta, dan
lembaga Internasional
Dalam suatu
wilayah, memiliki potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan agar tujuan menurunkan
angka kematian bayi dapat tercapai, seperti LSM/NGO yang sangat mendukung jika
akan melaksanakan kegiatan yang berbasis masyarakat, pendekatan-pendekatan
dapat dilakukan untuk bisa memperoleh dukungan baik berupa tenaga maupun dana
dari LSM/NGO tersebut.
Selain dengan LSM,
dapat diperoleh dukungan dari swasta, misal dari sektor perdagangan dan
perindustrian di wilayah tersebut untuk memberi dukungannya dalam kegiatan yang
akan diusulkan untuk menekan angka kematian bayi, misal dengan memberikan
dukungan biaya dalam kegiatan posyandu yang ada di suatu wilayah sehingga
kegiatan pelayanan kesehatan dapat diperoleh ibu hamil, PMT untuk ibu hamil
bisa diberikan selain yang berasal dari pemerintah, hal ini akan memperbaiki
status gizi ibu hamil sehingga tidak akan melahirkan bayi yang BBLR.
Kerjasama dan dukungan juga
bisa dilakukan dengan lembaga internasional, misal WHO dengan mengusulkan
kegiatan untuk peningkatan sumber daya manusia di tingkat masyarakat, dengan
peningkatan pengetahuan diharapkan terjadi perubahan perilaku ke arah yang baik
sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut
Keterangan:
Kerja sama dengan berbagai development partners dalam bidang kesehatan ibu
dan anak (KIA) telah berlangsung lama, antara lain kerjasama dengan Pemerintah
Australia melalui program AIP MNH (Australia Indonesia Partnership for Maternal
and Neonatal Health) sejak tahun 2008. Program yang digulirkan di 14 Kabupaten
di Provinsi NTT ini bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui
Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak. Program ini bergerak dalam bidang pemberdayaan
perempuan dan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan KIA di tingkat
puskesmas dan RS serta peningkatan tata kelola di tingkat kabupaten. Pengalaman
menarik dari program ini adalah pengalaman kemitraan antara RS besar dan maju
dengan RS kabupaten di NTT yaitu kegiatan sister hospital.
Kerjasama di bidang KIA juga dilakukan bersama-sama USAID melalui program
MCHIP (Maternal & Child Integrated
Program) di 3 kabupaten (Bireuen, Aceh, Serang-Banten dan Kab.Kutai Timur-
Kalimantan Timur). Sementara kerjasama dengan JICA telah membuahkan hasil yang
amat penting yaitu penerapan buku KIA di seluruh Indonesia. Pemerintah juga
mengajak GAVI (Global Alliance for Vaccine & Immunization) untuk meningkatkan
cakupan imunisasi dan KIA melalui berbagai kegiatan peningkatan partisipasi
kader dan masyarakat, memperkuat manajemen puskesmas dan kabupaten/kota di
beberapa kabupaten di 5 provinsi (Banten, Jabar, Sulsel, Papua Barat dan
Papua).
Upaya kemitraan juga dilakukan dengan badan-badan dunia PBB, seperti UNICEF
dan WHO. Dengan UNICEF, Kementerian Kesehatan melakukan peningkatan
pemberdayaan keluarga dan masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak dan
peningkatan kualitas pelayanan anak melalui manajemen terpadu balita sakit
(MTBS). Upaya ini dilakukan di beberapa wilayah kerja UNICEF seperti Aceh, Jawa
Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (kerjasama dengan Child Fund). Sementara bersama-sama WHO,
Kementerian Kesehatan memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
ibu dan anak baik dalam dukungan penyusunan standar pelayanan maupun capacity
building. Awal tahun ini, tepatnya 26 Januari 2012 lalu, Kementerian Kesehatan
bekerjasama dengan USAID meluncurkan program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) dalam rangka upaya
percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir.
Program yang akan dijalankan dalam kurun waktu 2012-2016 ini digulirkan di
6 provinsi terpilih yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten,
Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyumbangkan kurang lebih 50 persen dari
kematian ibu dan bayi di Indonesia.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan
JHPIEGO, serta mitra-mitra lainnya seperti Save
the Children, Research Triangle Internasional, Muhammadiyah dan Rumah Sakit
Budi Kemuliaan. Upaya yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kualitas
pelayanan emergensi obstetri dan neonatal dengan cara memastikan intervensi
medis prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan kematian dan tata
kelola klinis (clinical governance) diterapkan di RS dan Puskesmas.
Upaya lain dalam program EMAS ini adalah memperkuat sistem rujukan yang
efisien dan efektif mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
sampai ke RS rujukan di tingkat kabupaten/kota. Tekad dan tujuan Kementerian
Kesehatan untuk mencapai “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” dapat
diraih dengan dukungan berbagai pihak, demi kesejahteraan masyarakat umumnya
dan kesehatan ibu dan anak khususnya
Daftar Pustaka
[Anonim]. 2012.
Reformasi puskesmas tekan angka kematian ibu dan anak di NTT. Suara Pembaruan.
http://www.beritasatu.com/kesehatan/197120-reformasi-puskesmas-tekan-angka-kematian-ibu-dan-anak-di-ntt.html
[7 Okt 2015].
[Dinas Kesehatan].
2015. Laporan program gizi - KIA. Bandung: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Barat.
Izwardi D. 2015. Perbaikan status gizi. Pertemuan koordinasi
program Gizi-KIA dengan Kabupaten Kota Tingkat Provinsi Bandung. Bandung.
Badan
Pusat Statistik. 2013.http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=79
Bappenas. 2014. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Milennium di Indonesia 2013.
Atmawikarta, Arum.
2015. Draft Laporan Singkat Pencapaian
Tujuan Pembangunan Millennium di Indonesia 2014. Sekretariat MDGs Nasional.
KemenPPN/Bappenas
Bappenas. 2015. Persiapan Indonesia Menuju Agenda
Pembangunan Berkelanjutan
United
Nations. 2015. Summary The Millennium
Development Goals Report
Tidak ada komentar:
Posting Komentar